Lulung: Karena OTT KPK, Niat Baik DPRD DKI Membantu Pembangunan Jadi Terkendala, DUH!

Prasetio Edi Marsudi. (Antara)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyatakan alasan penghentian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pembahasan yang tadinya memiliki tujuan baik, tetapi pada kenyataannya dihentikan karena terjadi sesuatu, yaitu OTT KPK. Saat ini sedang proses hukum, makanya sembilan fraksi menyepakati dua raperda ini dihentikan pembahasannya,” kata Prasetio di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/4).

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abraham Lunggana (Lulung) membenarkan hal tersebut.

“Karena OTT. Pembahasan kita hentikan,” kata Lulung.

Dengan adanya OTT KPK, lanjutnya, DPRD DKI terkejut. Sebab niat baik dewan untuk terus membantu melakukan percepatan pembangunan di segala bidang, termasuk reklamasi menjadi terkendala.

(Lenny Tristia Tambun/AB - BeritaSatu.com)