Jokowi Tolak Kereta Cepat, Jakarta - Bandung Akan Dilayani Kereta Kecepatan Sedang
Presiden Joko Widodo menolak proposal China dan Jepang terkait proyek kereta cepat atau high speed railways (HSR) Jakarta-Bandung. Akibat penolakan ini, maka rencananya akan dibangun kereta berkecepatan sedang atau menengah untuk rute Jakarta-Bandung.
Menurut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, salah satu alasan penolakan karena pemerintah tidak menyetujui pendanaan proyek kereta cepat ini diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno tetap akan melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui model business to business (B to B) atau dengan kata lain; tidak ada pendanaan dari pemerintah.
Untuk proyek kereta menengah yang direncanakan pemerintah, Darmin menyebutkan, belum ada penyampaian minat langsung baik dari Jepang maupun China soal ini.
"Sebenarnya kita tetap berbicara mengenai Jakarta-Bandung. Tapi yang kereta cepatnya tidak diteruskan. Yang Akan diproses lebih lanjut adalah kereta cepat dan menegah," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai menggelar rapat di Kementerian Koordinator PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).
Darmin mengatakan untuk Jakarta-Bandung yang akan dikembangkan oleh pemerintah adalah kereta dengan kecepatan menengah atau 200-250 km/jam, bukan kereta cepat 350 km/jam. Alasannya dengan 5-8 stasiun sepanjang 150 km, maka kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan mencapai kecepatan maksimal 350 km/jam.
Sebagai informasi, perbandingan waktu tempuh kereta cepat dengan kereta kecepatan menengah hanya akan selisih sekitar 11 menit. Selain itu, dana yang dapat dihemat mencapai 30-40% bila membangun kereta berkecepatan menengah daripada kereta cepat.
Saat ini, pemerintah menunggu pengajuan proposal baru soal kereta kecepatan medium 200-250 km/jam, termasuk membuka kesempatan lagi kepada Jepang dan China untuk mengajukan penawarannya. (finance.detik.com)
Menurut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, salah satu alasan penolakan karena pemerintah tidak menyetujui pendanaan proyek kereta cepat ini diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun di sisi lain, Menteri BUMN Rini Soemarno tetap akan melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui model business to business (B to B) atau dengan kata lain; tidak ada pendanaan dari pemerintah.
Untuk proyek kereta menengah yang direncanakan pemerintah, Darmin menyebutkan, belum ada penyampaian minat langsung baik dari Jepang maupun China soal ini.
"Sebenarnya kita tetap berbicara mengenai Jakarta-Bandung. Tapi yang kereta cepatnya tidak diteruskan. Yang Akan diproses lebih lanjut adalah kereta cepat dan menegah," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai menggelar rapat di Kementerian Koordinator PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).
Darmin mengatakan untuk Jakarta-Bandung yang akan dikembangkan oleh pemerintah adalah kereta dengan kecepatan menengah atau 200-250 km/jam, bukan kereta cepat 350 km/jam. Alasannya dengan 5-8 stasiun sepanjang 150 km, maka kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan mencapai kecepatan maksimal 350 km/jam.
Sebagai informasi, perbandingan waktu tempuh kereta cepat dengan kereta kecepatan menengah hanya akan selisih sekitar 11 menit. Selain itu, dana yang dapat dihemat mencapai 30-40% bila membangun kereta berkecepatan menengah daripada kereta cepat.
Saat ini, pemerintah menunggu pengajuan proposal baru soal kereta kecepatan medium 200-250 km/jam, termasuk membuka kesempatan lagi kepada Jepang dan China untuk mengajukan penawarannya. (finance.detik.com)
No comments: