Bagaimana Jadinya Jakarta Jika Ahok-Djarot Tidak Memimpin Lagi
Bicara tentang Gubernur Jakarta saat ini, banyak kinerja Ahok-Djarot yang sudah membuahkan hasil dan dirasakan nyata manfaatnya, mulai dari penanggulangan banjir, bantuan pendidikan, penataan kota, transportasi hingga transparansi birokrasi. Program-program lama tetap dilanjutkan yang dikolaborasikan dengan inovasi-inovasi mutakhir yang dicanangkan Ahok-Djarot mampu membuat Jakarta kece. Sehingga sebagian warga DKI menilai Ahok-Djarot betul-betul serius dan sangat visioner terhadap Jakarta untuk generasi berikutnya.
Lalu bagaimana jika Ahok-Djarot tidak lagi memimpin Jakarta? Itulah yang menjadi pertanyaan besar, karena sejumlah proyek besar masih menggantung, belum tuntas dipimpin Ahok-Djarot.
Program Mengurai Kemacetan
Penerapan 3 in 1 yang sempat dilakukan di jalur protokol utama Jalan Sudirman – Thamrin ternyata tak efektif membantu mengurai kemacetan Jakarta. Program tersebut lantas dihilangkan. Ahok-Djarot lalu mengganti dengan sistem ganjil-genap.
Kebijakan ganjil-genap cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. Program ini membuat banyak orang pindah menggunakan busway Transjakarta.
"Waktu tempuh terjadi penurunan, kecepatan meningkat, volume kendaraan menurun, dan alih moda ke Transjakarta terjadi peningkatan," papar Ajun Komisaris Besar Budiyanto, Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Revitalisasi Transjakarta hingga proyek ambisius menciptakan MRT (Mass Rapid Train) kini telah ditempuh. Pada 2020 nanti akan bisa merasakan kereta cepat seperti yang ada di Singapura dan jelas sangat efektif dalam mengurangi waktu tempuh juga nyaman.
Jika Ahok-Djarot tidak memimpin kembali, mega proyek ini bisa jadi terbengkalai, Transjakarta mungkin akan menjadi barang usang, sementara tiang beton dari program MRT yang gagal bisa saja menghiasi Jakarta, kembali macet dan menyebalkan.
Program Normalisasi Sungai
Masalah banjir kiriman ke Jakarta dan menumpuknya sampah membuat Sungai Ciliwung meluap. Ahok berinisiatif menormalisasikan sungai di seluruh wilayah Jakarta. Hingga kini normalisasi sungai telah mencapai 30.679 meter.
Proyek ini melibatkan banyak alat berat dan banyak pekerja yang turun ke lapangan. Ahok juga merelokasi rumah warga yang menempati bantaran sungai dan dipindahkan ke rusun-rusun sehingga tidak menghambat proyek normalisasi.
Menurut Ahok, masalah normalisasi Sungai Ciliwung bisa diselesaikan pada tahun 2018 dan menunggu pembangunan 50.000 unit rumah susun yang siap untuk menampung relokasi warga.
Bila Ahok-Djarot tidak terpilih kembali, kemungkinan proyek normalisasi sungai-sungai di Jakarta menjadi mentah kembali.
Reformasi Birokrasi Dan Transparansi
Kasus UPS antara Ahok melawan DPRD menjadi contoh bahwa Ahok-Djarot berusaha menghilangkan stigma negatif mengenai maraknya korupsi di tubuh pemerintah.
Ahok bahkan merilis anggaran dana Pemda Jakarta ke publik agar bisa diawasi masyarakat. Jika ada pengaduan ada aparat yang tidak memberikan transparansi maupun pelayanan publik yang tidak prima maka pasti ditindak tegas. Tidak boleh ada lagi yang namanya "salam tempel."
Program Kesejahteraan Warga: KJP dan KJS
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dengan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk ditanggung seluruh biaya kebutuhan pendidikan dan juga Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk pengobatan gratis.
KJP dan KJS untuk warga golongan tidak mampu agar tetap merasakan layanan publik tanpa merisaukan soal dana.
Sejak pertama kali dibagikan KJP dan KJS pada 2013, hingga kini telah diterima oleh 750.000 warga sehingga berhasil meruntuhkan stigma "orang miskin tak boleh sakit." Kemudian orang miskin juga dijamin bisa bersekolah.
Semua ini akan ditentukan oleh warga Jakarta sendiri pada tanggal 15 Februari 2017.
No comments: