Tolak Reklamasi Cuma Politisasi, Terbukti Nelayan Teluk Jakarta Justru Dukung Reklamasi

Sejumlah tokoh nelayan di Teluk Jakarta menolak politisasi isu reklamasi di Pantai Utara Jakarta dalam politik pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua.

"Cara itu cuma untuk mendulang suara agar elektabilitas meningkat," kata tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Haji Syarifuddin Baso dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu,(12/3/2017).  Syarifuddin melanjutkan, warga Muara Angke mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya.

"Intinya kami menolak diperalat dalam politik Pilgub DKI karena sebagian besar nelayan asli tak lagi mempersoalkan reklamasi," katanya menegaskan.

Menurut dia, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilgub DKI hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Kami tidak mempersoalkan reklamasi sepanjang tidak ada penggusuran," kata dia.

Para nelayan, kata dia, justru berharap berbagai proyek reklamasi akan menjadi pusat bisnis baru yang mampu menopang kehidupan keluarga mereka, karena dengan adanya reklamasi akan turut meningkatkan kesejahteraan dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

Reklamasi juga dinilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan karena sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan di Teluk Jakarta akibat parahnya pencemaran.

Menurut sejumlah nelayan Muara Angke, saat ini reklamasi yang sudah hampir jadi dan dibangun tower-tower adalah Pulau C dan D. Sementara pulau lain, di luar Pelabuhan Baru Tanjung Priok (New Priok), belum ada bangunan.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita, menyatakan dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi.

"Mari kita awasi bersama," tegas Yan.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Direktur Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild, sebelumnya menyebut reklamasi akan menjadi solusi bagi lingkungan Teluk Jakarta yang sudah rusak.

"Reklamasi adalah bentuk adaptasi terhadap kondisi Teluk Jakarta," kata Emmy. Dia menambahkan pemerintah bahkan semestinya mempercepat reklamasi 17 pulau yang dibarengi pembangunan Tanggul Tahap A dalam proyek Pengembangan Terpadu Kawasan Pesisir Ibukota (NCICD).

Langkah itu diperlukan agar masyarakat dan Ibukota Jakarta selamat dari ancaman banjir rob yang melanda setiap masa laut pasang di bulan purnama.